BPR masih menyisakan peluang pembiayaan sekaligus margin keuntungan yang sangat besar. Tapi, BPR mesti berupaya maksimal untuk terus menggali ide di tengah persaingan ketat. BPR juga harus terus melakukan inovasi tiada henti. Edy Poernomo Santoso

BANK perkreditan rakyat (BPR) sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dengan masuknya bank-bank umum melalui divisi keuangan mikro sebagai pesaing, seperti Bank Danamon melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) melalui Mitra Usaha Rakyat (MUR). Padahal, secara kepemilikan, kedua bank tersebut telah dalam penguasaan asing, yaitu Temasek Holdings (Singapura) untuk Bank Danamon dan Texas Pacific Group (Amerika Serikat) untuk Bank BTPN.

Belakangan lebih runyam lagi. PT PNM (Persero) ikut terjun langsung membiayai nasabah individu melalui Unit Layanan Modal Mandiri (ULAMM). Padahal, selama ini PT PNM banyak bermitra dengan BPR dalam rangka pembiayaan nasabah mikro.

Penetrasi pasar keuangan mikro oleh bank umum dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) secara nyata terlihat telah berdampak negatif terhadap industri BPR. Kalau selama ini perkembangan usaha BPR tumbuh di kisaran 20%-30% per tahun, berdasarkan data posisi Juni 2009 (Bank Indonesia atau BI), secara year to date BPR hanya tumbuh 3,65% (aset), 3,60% (kredit), dan 4,06% (dana pihak ketiga). Kalaupun ada ?sedikit? faktor positif berkaitan dengan perkembangan terakhir industri BPR adalah sedikit penurunan non performing loan (NPL), dari 9,88% pada Desember 2008 menjadi 7,48% pada akhir Juni 2009 (lihat tabel Kinerja Keuangan Industri BPR).

Bila kondisi rentan seperti ini berkelanjutan tanpa adanya antisipasi dan solusi yang cepat dan tepat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan BI, serta inisiatif dan perjuangan dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sebagai asosiasi yang menjadi payung besar bagi seluruh BPR, bukan tidak mungkin industri BPR akan memulai ?fase pertumbuhan negatif? pada 2010.

Profitabilitas BPR yang cukup tinggi hingga Juni 2009 dengan return on asset (ROA) 3,42% dan return on equity (ROE) 28,82% merupakan salah satu indikator bahwa industri BPR masih cukup tangguh di tengah badai penetrasi pasar keuangan mikro oleh bank umum maupun LKBB.

Namun, terus menurunnya jumlah BPR, dari 1.880 BPR pada akhir 2006 menjadi 1.760 BPR pada Juni 2009, menunjukkan arah perkembangan industri BPR ke depan. Karena, mau tidak mau dan suka tidak suka, BPR harus membuat pilihan tentang masa depannya?dan untuk itu tidak tersedia banyak pilihan.

Arah kebijakan BI sebagaimana dalam cetak biru BPR konvensional menegaskan bahwa program kerja pertama dari arah strategi pengembangan BPR adalah (1) memperkuat permodalan BPR dengan pemenuhan modal disetor minimum sesuai dengan ketentuan BI, (2) menetapkan exit strategy bagi BPR yang tidak dapat memenuhi persyaratan modal minimum, (3) mempermudah persyaratan dan prosedur pembukaan kantor cabang BPR, (4) mendorong pendirian BPR baru atau pembukaan kantor BPR baru di luar Pulau Jawa dan Bali, serta (5) mendorong kerja sama pembiayaan (linkage program) antara BPR dan lembaga keuangan lainnya untuk penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan.

Yang pertama dan kedua dari program kerja tersebut secara jelas dan tegas menjadi isyarat bagi industri BPR bahwa penguatan modal BPR menjadi salah satu fokus dalam kebijakan BI dengan batas waktu pemenuhan modal disetor dan segala bentuk sanksi bagi BPR yang tidak dapat memenuhinya.

Ironisnya, hingga 30 Juni 2009 masih ada 52 BPR dengan total aset di bawah Rp1 miliar. Sebanyak 19 BPR di antaranya ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, sebuah wilayah yang setiap BPR-nya harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp5 miliar pada akhir 2010.

Kebutuhan untuk memperkuat modal BPR ke depan dihadapkan pada realitas bahwa saat ini BPR sulit meningkatkan efisiensinya. Salah satu indikatornya adalah turunnya ROA dari 3,42% pada Juni menjadi 3,18% pada Agustus 2009. Penurunan ini dapat dijelaskan dari makin dominannya sumber dana mahal di industri BPR. Lihat, proporsi deposito terhadap total simpanan meningkat dari 66,56% pada Desember 2008 menjadi 68,22% pada Agustus 2009, sementara proporsi tabungan menurun dari 33,44% menjadi 31,78% pada waktu yang sama.

Kemampuan BPR untuk menaikkan penghimpunan dana dalam deposito tentu ?harus dibayar mahal? karena sebagian besar deposito tersebut berjangka pendek. Untuk itu, BPR harus selalu menjaga risiko likuiditasnya dengan penempatan di antarbank aktiva (ABA) yang pada Agustus 2009 mencapai Rp6,107 triliun atau 17,57% dari total aset­nya.

Pekerjaan rumah lain bagi BPR adalah masih tingginya NPL yang hingga akhir Agustus 2009 mencapai 7,50% (gross) dengan nominal Rp2,047 triliun?Rp1,165 triliun di antaranya dalam status macet. Turunnya NPL dari 10,32% (Rp2,672 triliun) pada Februari 2009 menjadi 7,50% (Rp1,900 triliun) pada Maret 2009 bukanlah indikator membaiknya kinerja BPR karena pada Maret 2009 masih ada tiga buah BPR, termasuk PT BPR Tripanca Setiadana di Lampung, yang membukukan kredit macet sekitar Rp800-an miliar. Mereka telah dilikuidasi BI sehingga portofolionya tidak diperhitungkan lagi dalam statistik BPR.

Masalahnya, dalam persentase yang sama (7,50%), dalam kurun waktu lima bulan (April-Agustus 2009), NPL BPR secara nominal kembali merangkak naik sebesar Rp147 miliar. Bahkan, NPL dengan kolektibilitas macet naik Rp170 miliar (lihat tabel).

Tantangan sekaligus peluang bagi industri BPR pada 2010 secara garis besar menyebutkan realitas bahwa industri BPR sebagai bagian dari industri keuangan mikro masih menyisakan peluang pembiayaan dan sekaligus ?margin keuntungan? yang sangat besar. Hal inilah antara lain yang menjadikan bank umum (swasta dan asing) begitu ?bernafsu? melakukan penetrasi pasar.

Penguatan kapasitas kelembagaan BPR, khususnya dalam permodalan, dihadapkan pada isu ?efisiensi?, yaitu tingginya biaya dana (cost of fund) BPR yang didominasi deposito yang mencapai 68,22% pada Agustus 2009. Sementara itu, keterbatasan pada akses likuiditas memaksa BPR menempatkan dananya sebesar Rp6,107 triliun di ABA. Padahal, hasilnya jauh lebih kecil daripada biaya dana yang harus dibayar kepada deposan. Jadi, sulit diharapkan penguatan modal BPR terjadi secara ?organik?, yang berasal dari akumulasi laba operasional.

Paling tidak, BPR berupaya maksimal untuk terus menggali ide di tengah persaingan ketat. BPR juga harus terus melakukan inovasi tiada henti, meski dari segi pelayanan, strategi bank umum tidak mungkin dilawan BPR dengan strategi yang sama, yaitu meningkatkan jangkauan layanannya (outreach scale) dengan cara ramai-ramai menambah jaringan kantor.

Opsi tersebut memerlukan investasi besar yang justru akan menambah biaya operasional. Padahal, yang lebih dibutuhkan adalah meningkatkan outreach depth, yaitu kualitas layanan dan hubungan emosional antara para account officer dan nasabahnya.

Wacana untuk meningkatkan efisiensi operasional BPR dengan mendorong industri BPR mengembangkan produk dan jasa berbasis teknologi informasi (TI) membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam. Selain terkendala aspek investasi perangkat keras dan perangkat lunak, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri BPR masih menjadi salah satu kendala terbesar di dalam aspek mitigasi risiko.

Rata-rata pendidikan SDM BPR sebenarnya tidak rendah. BPR secara teknis sudah memiliki cara untuk menjaring SDM berkualitas. BPR juga mulai berkeliling kampus untuk mengadakan pendekatan-pendekatan agar mendapatkan SDM yang andal, ulet, dan pintar beradaptasi.

NPL BPR yang secara persentase sedikit menurun, yaitu menjadi 7,48% pada Juni 2009, tidak mencerminkan kualitas kredit BPR secara utuh. Karena, terhitung mulai Maret 2009, NPL BPR dengan kondisi macet (kol. 4) terus meningkat dari Rp995 miliar menjadi Rp1,066 triliun pada Juni 2009 (lihat tabel).

Jumlah BPR dengan total aset kurang dari Rp1 miliar justru meningkat dari 46 BPR pada Mei 2009 menjadi 53 BPR pada Juni 2009. Hal ini kontradiktif dengan ketentuan penyetoran modal minimum BPR sebesar Rp1 miliar pada 31 Desember 2009.

Penulis adalah Kabid Litbang dan SDM Perbarindo Jawa Timur.

Sumber : INFOBANKNEWS